Dalam konteks tersebut, peran Kelompok DPD RI dan fraksi-fraksi di MPR juga penting untuk menjaga agar kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat tidak tenggelam dalam negosiasi elite politik.
Pemilihan Wakil Presiden melalui MPR seharusnya menjadi kesempatan memperlihatkan bahwa supremasi konstitusi berada di atas kepentingan dinasti, kelompok, maupun partai.
Momentum Civil Society
Aspirasi civil society juga patut memperoleh ruang dalam proses ini. Organisasi kemasyarakatan, kalangan akademisi, tokoh agama, mahasiswa, dan kelompok profesional dapat menyampaikan pandangan mengenai kriteria kepemimpinan nasional yang dibutuhkan.
Dalam konteks ini, Muhammadiyah dan elemen masyarakat sipil lainnya memiliki ruang untuk menyuarakan pentingnya etika politik, integritas, serta tanggung jawab kenegaraan. Kehadiran mereka bukan untuk menggantikan kewenangan Presiden dan MPR, melainkan memperkaya pertimbangan publik agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak terjebak dalam kepentingan pragmatis.
Dukungan publik terhadap seorang figur tentu tidak boleh dimanipulasi menjadi klaim bahwa seluruh masyarakat memiliki pilihan yang sama. Namun, suara masyarakat juga tidak sepatutnya diabaikan hanya karena tidak memiliki kekuatan tawar dalam koalisi politik.
Ujian Sejarah bagi Prabowo
Presiden Prabowo berada pada momentum untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional tidak harus selalu berjalan dalam bayang-bayang kompromi politik masa lalu. Pengisian jabatan Wakil Presiden dapat menjadi ruang koreksi terhadap praktik politik yang terlalu berorientasi pada distribusi kekuasaan.
Wakil Presiden yang terpilih diharapkan mampu membantu Presiden memperbaiki komunikasi pemerintahan, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan agenda pembangunan berjalan dalam koridor konstitusi.Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang Dasco, jejaring politik Solo, atau figur alternatif yang memperoleh dukungan masyarakat. Persoalan utamanya adalah apakah proses pengisian jabatan Wakil Presiden benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Prabowo memiliki kesempatan untuk memperlihatkan bahwa kekuasaan bukan warisan kelompok, melainkan amanah konstitusi. Sebab, sejarah kepemimpinan tidak hanya mencatat siapa yang dipilih, tetapi juga nilai dan pertimbangan yang melandasi keputusan tersebut.
Wakil Presiden bukan milik partai, bukan milik dinasti, dan bukan milik kelompok pendukung kekuasaan. Wakil Presiden adalah pejabat negara yang mengemban amanah seluruh rakyat Indonesia. (***)
Editor : Editor