Padang,—Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang Adib Alfikri menuai sorotan PDI Perjuangan.
Soratan disampaikan di depan paripurna resmi DPRD Padang oleh juru bicara Fraksi Perjuangan Bangsa yang juga kader PDI Perjuangan Aprianto, Kamis kemarin.
“Kerja kepala Bapenda Padang pantas saudara walikota mengevaluasinya, karena tidak fokus dan sibuk untuk maju di Pilkada Padang yang masih setahun lagi,”ujar Aprianto kepada media ini, Jumat 21/7 di ruang fraksinya.
Pada paparan kemarin Jubir Fraksi Perjuangan Bangsa ini mengungkapkan realisasi untuk PAD untuk tahun anggaran 2016, hanya sebesar Rp 391 miliar. Sementara target pendapatan sebesar Rp 476 milyar, hasilnya sangat mengecewakan.
“Fraksi Perjuangan Bangsa menilai bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Padang, tidak mampu menggali potensi dan mengkoordinir OPD yang ada untuk peningkatan PAD. Padahal potensi sebenarnya masih bisa digali termasuk pendapatan parkir,”ujarnya pada Paripurna Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Padang Tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Kamis kemaren.
Rendahnya realisasi itu menunjukan Kepala Bapenda gagal merealisasikan target yang dibebankan kepada Walikota Padang.
“Mestinya Adib selaku Kepala Bapenda harus sibuk menejar target jangan sibuk mengiklankan diri dengan memasang baliho pencitraan diri saja yang tak ada kaitannya dengan pencapaian target PAD,”ujar Anggota DPRD Padang termuda ini.
Selain itu Fraksi Perjuangan Bangsa juga menilai masih banyak OPD yang capaian targetnya di bawah 50 persen.
“Fakta ini target PAD Rp 1 triliun kepada saudara walikota realisasinya hanya wacana saja,”ujarnya.
Walikota sebagai penguasa anggaran di Padang ini harus melakukan evaluasi menyeluruh kenapa target meleset dan apa kendalanya.
“Bila perlu diberhentikan dan digantikan dengan orang yang mampu bekerja. Kota Padang tidak membutuhkan orang yang suka tebar pesona, tetapi membutuhkan orang mampu kerja, kerja dan kerja untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang,” tegas Aprianto.
Sorotan kepada Adib juga datang dari banyak warga Padang, apalagi Adib Alfikri lebih sibuk mengurus pencalonan sebagai kepala daerah.
“Cemas kita akan kinerjanya, sampai masalah pencalonan Pilkada selesai, sebaiknya walikota mengistirahatkan Adib, supaya kinerja Bapenda fokus, dan banyak suara mengatakan Baliho Adib bernuansa pencitraan politik dibayar pakai uang pribadi atau gratis karena fasilitas,”ujar Hendro mahasiswa perguruan tinggi di Padang.
Sampai hari ini soal baliho belum ada kejelasan dari Adib apakah dibayar dari kantong pribadi atau karena fasilitas jabatan.
“Mestinya Pak Adib buka kepublik bahwa dia bayar pakai uang sendiri tidak gunakan fasilitas, tunjukan kwitansinya ke publik, baru hebat,”tambah Hendro lagi.(erwan)
