Oleh: Irdam Imran
Di setiap pergantian kekuasaan, selalu hadir dua arus besar yang saling berhadapan: menjaga kesinambungan atau melakukan perubahan secara drastis. Di antara dua arus itulah sering muncul satu istilah yang memantik perdebatan—deep state. Ia bukan sekadar istilah, melainkan refleksi dari kegelisahan publik terhadap kekuasaan yang terasa bekerja di balik layar.
Pernyataan Prabowo Subianto mengenai dugaan adanya deep state menjadi pintu masuk untuk membaca dinamika ini secara lebih jernih. Apakah yang dimaksud adalah warisan dari kekuasaan lama yang belum sepenuhnya berubah? Ataukah ini reaksi dari sistem terhadap upaya perubahan yang sedang dijalankan?
Dalam pendekatan keberlanjutan (continuity), stabilitas menjadi prioritas utama. Pemerintahan berjalan dengan melanjutkan program yang sudah ada, mempertahankan struktur birokrasi, serta menjaga kesinambungan kebijakan. Secara praktis, pendekatan ini menghindarkan negara dari guncangan yang berlebihan. Namun, di balik stabilitas itu, terdapat risiko yang tidak kecil: jaringan kekuasaan lama tetap bertahan dan bahkan bisa menguat.
Di sinilah konsep deep state sering menemukan relevansinya. Ia tidak selalu hadir sebagai konspirasi besar, tetapi sebagai realitas struktural—ketika sebagian aktor dalam sistem memiliki pengaruh yang melampaui batas formalnya. Dalam kondisi ini, perubahan menjadi lambat, bahkan bisa tersandera oleh kepentingan yang tidak terlihat secara kasat mata.
Sebaliknya, pendekatan radical break mencoba memutus mata rantai tersebut. Perubahan dilakukan secara cepat dan menyeluruh, dengan mengganti aktor, merombak kebijakan, serta mengubah arah pembangunan. Harapannya jelas: membangun tatanan baru yang lebih bersih dan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.Namun perubahan yang terlalu cepat juga memiliki konsekuensi. Sistem yang telah lama terbentuk tidak mudah menyesuaikan diri. Resistensi dari dalam birokrasi menjadi hal yang hampir tak terhindarkan. Dalam konteks ini, deep state sering muncul sebagai bentuk perlawanan—bukan karena kekuatan yang sepenuhnya tersembunyi, tetapi karena adanya ketidaksiapan sistem dalam menerima perubahan drastis.
Dari sini terlihat bahwa deep state bukanlah sebab utama, melainkan gejala dari ketegangan antara dua pendekatan tersebut. Ia bisa tumbuh dalam keberlanjutan yang tidak dikoreksi, dan bisa pula muncul dalam perubahan yang terlalu dipaksakan.
Oleh karena itu, perdebatan tentang deep state seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan “siapa” yang terlibat, tetapi beranjak pada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana sistem negara bekerja, dan sejauh mana ia mampu menjamin transparansi serta akuntabilitas.
Dalam negara demokrasi, kekuatan utama bukan terletak pada individu, melainkan pada institusi. Ketika institusi berjalan dengan baik—diawasi secara terbuka, tunduk pada hukum, dan bebas dari kepentingan sempit—maka ruang bagi kekuasaan tersembunyi akan semakin sempit. Sebaliknya, ketika institusi melemah, maka narasi tentang deep state akan terus menemukan pembenaran.
Editor : Editor
