Ketika Indonesia Kehilangan Kompas: Dari GBHN Menuju PPHN

Irdam Imran, Mantan Birokrat Parlemen Senayan. (Foto: Ist)
Irdam Imran, Mantan Birokrat Parlemen Senayan. (Foto: Ist)

Buya Hamka pernah mengingatkan bahwa kekuasaan adalah ujian moral. Kemajuan bangsa tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari keadilan yang dirasakan rakyat.

Nurcholish Madjid atau Cak Nur juga menekankan pentingnya masyarakat madani, yaitu masyarakat yang memiliki kesadaran kritis, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Karena itu, pembahasan PPHN harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat. Jangan sampai gagasan tentang haluan negara justru menjadi alat untuk memperkuat kelompok tertentu. Sebaliknya, PPHN harus menjadi milik seluruh bangsa.

Indonesia membutuhkan demokrasi yang tidak kehilangan arah. Kita membutuhkan pemilu yang bebas, tetapi juga membutuhkan visi nasional yang berkelanjutan.

Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu memilih pemimpin secara demokratis, tetapi bangsa yang mampu menjaga cita-cita nasional melewati pergantian generasi.

Ketika bangsa kehilangan kompas, setiap pergantian pemimpin dapat membawa arah yang berbeda. Tetapi ketika bangsa memiliki haluan, setiap pemimpin hanya bertugas meneruskan perjalanan menuju cita-cita bersama.

PPHN bukan tentang mengembalikan masa lalu, tetapi tentang memastikan masa depan Indonesia tetap memiliki arah. (***)

Editor : Editor
PWI Sumbar
Bagikan

Berita Terkait
Terkini