Ormas dalam Pusaran Demokrasi Elektoral dan Politik Transaksional

Irdam Imran, Esei Resonansi. (Foto: Ist)
Irdam Imran, Esei Resonansi. (Foto: Ist)

Sebaliknya, masyarakat sipil yang kuat tanpa institusi negara yang kuat dapat menghasilkan fragmentasi dan politik jalanan.

Demokrasi membutuhkan keduanya dalam keseimbangan.

Dari Politik Elektoral Menuju Demokrasi Konstitusional

Problem terbesar demokrasi Indonesia bukan kekurangan organisasi masyarakat. Indonesia memiliki ribuan organisasi, komunitas dan kelompok sosial.

Problemnya adalah bagaimana memastikan organisasi-organisasi tersebut tetap independen dari transaksi kekuasaan.

Demokrasi elektoral hanya menentukan siapa yang mendapatkan mandat melalui pemilu. Tetapi demokrasi konstitusional menentukan bagaimana mandat tersebut digunakan.

Karena itu, setelah pemilu usai, rakyat tidak boleh kehilangan hak politiknya.

Begitu pula ormas.

Ormas tidak boleh merasa tugasnya selesai setelah memberikan dukungan kepada kandidat atau pemerintahan tertentu. Justru setelah kekuasaan terbentuk, fungsi kritis masyarakat sipil semakin penting.

Sebab kekuasaan selalu memiliki kecenderungan untuk memperluas dirinya.

Editor : Editor
PWI SumbarHJK Padang 357 - JPSHJK Padang 357 - JPS 2HJK Padang 357 - FWP DPRD SumbarHJK Padang 357 - KI Sumbar
Bagikan

Berita Terkait
Terkini