Penguatan Etika Demokrasi Digital oleh Elit dalam Relasinya dengan Netizen

Oleh: Irdam Imran,Esei Resonansi

Demokrasi Indonesia sedang memasuki sebuah ruang baru yang tidak pernah dibayangkan para pendiri republik ketika merumuskan kehidupan bernegara. Ruang itu adalah ruang digital, tempat Presiden, menteri, anggota parlemen, pimpinan partai politik, kepala daerah, tokoh masyarakat, dan warga biasa berinteraksi dalam arena yang relatif terbuka.

Di ruang digital tersebut, hubungan antara elit dan rakyat mengalami perubahan mendasar. Rakyat tidak lagi sekadar menjadi penerima pesan politik yang disampaikan melalui pidato, televisi, surat kabar, atau baliho. Kini rakyat telah menjadi produsen informasi, pembentuk opini, sekaligus pengawas kekuasaan.

Mereka disebut netizen.

Persoalannya, demokrasi digital bukan hanya membutuhkan kebebasan berekspresi, tetapi juga membutuhkan etika.

Etika menjadi semakin penting karena media sosial memiliki karakter yang berbeda dengan media konvensional. Sebuah pernyataan politik dapat menyebar dalam hitungan detik. Sebuah potongan video dapat kehilangan konteks ketika dibagikan berulang-ulang. Sebuah komentar dapat berubah menjadi viral dan kemudian membentuk persepsi publik sebelum kebenarannya diverifikasi.

Dalam kondisi seperti itu, elit politik memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar.

Karena itu berlaku sebuah prinsip sederhana: semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab etiknya dalam menggunakan ruang digital.

Elit politik tidak semestinya memandang kritik netizen sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol dalam demokrasi.

Justru ketika seorang pejabat publik mampu menerima kritik dengan tenang, menjawabnya dengan argumentasi, dan tidak mengerahkan kekuasaan ataupun pendukungnya untuk menyerang pengkritik, di situlah sebenarnya pendidikan demokrasi sedang berlangsung.