Sebaliknya, apabila kritik dibalas dengan intimidasi, pelabelan, penghinaan, atau pengerahan massa digital untuk menyerang seorang warga, maka yang sedang dipertontonkan bukanlah kedewasaan demokrasi, melainkan ketidakdewasaan kekuasaan menghadapi kritik.
Propaganda digital
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah munculnya propaganda digital dalam politik.
Propaganda tidak selalu berbentuk berita bohong. Propaganda dapat bekerja melalui pengulangan sebuah narasi, pemilihan fakta tertentu, penggunaan potongan video, meme, akun anonim, ataupun produksi konten yang dirancang untuk membangun citra tertentu dan meruntuhkan citra kelompok lain.
Di sinilah demokrasi digital menghadapi tantangan serius.
Ketika jaringan pendukung kekuasaan menggunakan media sosial secara masif untuk membangun opini, batas antara komunikasi politik dan propaganda politik menjadi semakin tipis.
Komunikasi publik pada dasarnya diperlukan. Pemerintah tentu memiliki hak untuk menjelaskan kebijakan kepada masyarakat. Namun komunikasi publik harus tetap berlandaskan transparansi, akurasi, dan penghormatan terhadap hak warga untuk berbeda pendapat.
Jangan sampai media sosial berubah menjadi arena di mana pemerintah hanya ingin didengar, tetapi tidak bersedia mendengar.Demokrasi digital bukanlah demokrasi yang hanya menyediakan tombol "like" untuk pemerintah. Demokrasi digital juga menyediakan ruang untuk "dislike", kritik, satire, perdebatan, dan pertanyaan kritis dari masyarakat.
Etika juga berlaku bagi netizen
Namun tanggung jawab etika tidak hanya berada di pundak elit.
Netizen juga memiliki kewajiban moral dalam menggunakan kebebasan digital. Kebebasan berpendapat tidak identik dengan kebebasan memfitnah. Kritik tidak sama dengan penghinaan. Perbedaan pilihan politik bukan alasan untuk melakukan persekusi digital.
Editor : Editor
