Dalam periode yang sama, investasi Riau melonjak menjadi Rp48,2 triliun, Sumatera Selatan Rp25,6 triliun, Sumatera Utara Rp21,5 triliun, dan Jambi Rp8,9 triliun.
Kenaikan investasi yang relatif tipis menunjukkan pembentukan modal baru berjalan lambat.
Sementara daerah lain terus memperbesar basis ekonominya, kesenjangan investasi semakin melebar dari tahun ke tahun.
Rendahnya investasi tidak dapat dipandang sekadar sebagai angka statistik.
Kondisi tersebut merupakan sinyal bahwa daya tarik ekonomi daerah belum cukup kuat untuk menarik arus modal baru dalam skala besar.
Jika situasi ini berlanjut, peluang penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sektor-sektor produktif akan semakin terbatas.Ruang Fiskal Daerah Kian Menyempit
Tekanan terakhir datang dari kemampuan fiskal daerah.
APBD Sumbar pada 2025 tercatat sekitar Rp6,4 triliun. Pada 2026, nilainya hanya naik tipis menjadi Rp6,41 triliun.
Kenaikan tersebut nyaris tidak signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Pada saat yang sama, Sumbar juga menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp429 miliar.
Situasi ini, membuat ruang gerak pemerintah daerah menjadi semakin terbatas. Padahal, APBD merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Editor : Editor
