Dokumen kronologis Pemprov mencatat bahwa setelah rekomendasi tersebut, proses perubahan skenario penyertaan modal justru berhenti tertunda.
Pembahasan keuangan dan aset perusahaan disebut masih menunggu tindak lanjut rekomendasi Pansus.
Pada Januari 2015, Gubernur Sumbar meminta BPKP melakukan audit terhadap investasi Pemprov di PT ARP/PT PIP, khususnya tanah 108 hektare dan pengembangan kawasan industri.
Namun proses audit terhambat ketersediaan dokumen lama periode 1994–1998. Pemerintah daerah pun membentuk tim khusus untuk menelusuri berkas investasi tersebut.
Rangkaian itu menunjukkan adanya upaya tindak lanjut, namun melaksanakan sebagian tindak lanjut belum sama dengan menyatakan seluruh rekomendasi selesai. Di sinilah pertanyaan publik kembali muncul.
Audit Selesai ≠ Seluruh Persoalan Tuntas
Dokumen Pemprov mencatat pemeriksaan BPKP terhadap PT ARP/PT PIP selesai pada tahun 2017 dan sempat dibahas dalam rangkaian pertemuan penyelesaian. Namun selesainya proses audit tidak serta-merta menjawab seluruh rekomendasi DPRD.
Publik berhak mempertanyakan: Apakah seluruh rekomendasi telah dilaksanakan secara utuh? Dokumen apa yang menyatakan penyelesaiannya?Apakah inventarisasi aset, pengkajian saham, pertanggungjawaban transaksi tanah, dan kewajiban pelaporan telah dinyatakan tuntas secara administratif?
Dan jika masih ada yang belum selesai, atas dasar apa PT ARP direaktivasi pada Agustus 2026?
Pertanyaan itu semakin relevan karena persoalan hukum yang masih berjalan. Pada Januari 2024, Pengadilan Negeri Padang melalui Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2023/PN Pdgm mengabulkan permohonan Pemprov Sumbar untuk memeriksa PT ARP.
Editor : Editor
