One Man One Vote di MPR: Demokrasi Elektoral atau Pelemahan Demokrasi Konstitusional?

Irdam Imran, Mantan Birokrat Parlemen Senayan. (Foto: Ist)
Irdam Imran, Mantan Birokrat Parlemen Senayan. (Foto: Ist)

Oleh: Irdam Imran, Mantan Birokrat Parlemen Senayan

Depok, 19 November 2026 - Perdebatan mengenai mekanisme One Man One Vote (OMOV) dalam pemilihan Wakil Presiden melalui MPR RI menghadirkan persoalan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Apakah setiap anggota MPR yang memiliki satu suara merupakan penguatan demokrasi elektoral, atau justru berpotensi mengabaikan semangat demokrasi konstitusional yang menjadi landasan kehidupan bernegara?

Pernyataan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengenai penerapan prinsip One Man One Vote dalam pemilihan Wakil Presiden menjadi relevan untuk dicermati. Eddy menjelaskan bahwa setiap anggota MPR memiliki satu hak suara untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Mekanisme tersebut merujuk pada praktik pemilihan yang pernah diterapkan pada 1999.

Secara prosedural, prinsip tersebut memberikan kesetaraan hak suara kepada setiap anggota MPR. Namun, persoalannya tidak berhenti pada kesamaan jumlah suara. Ada dimensi ketatanegaraan yang perlu dibahas, terutama mengenai keseimbangan representasi politik dan representasi daerah dalam lembaga MPR.

Memahami Batas Konstitusional

Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

Dengan demikian, pemilihan Wakil Presiden melalui MPR merupakan mekanisme konstitusional khusus, berbeda dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945.

Dalam konteks ini, OMOV dapat dipahami sebagai mekanisme pemungutan suara di lingkungan MPR. Namun, mekanisme tersebut tidak boleh disamakan dengan prinsip pemilihan langsung oleh seluruh rakyat.

Perbedaan sumber legitimasi ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami demokrasi elektoral dan demokrasi perwakilan.

Persoalan Representasi DPR dan DPD

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Keduanya memiliki karakter representasi yang berbeda. DPR membawa mandat politik melalui partai politik, sedangkan DPD membawa mandat keterwakilan daerah melalui pemilihan umum.

Apabila setiap anggota MPR memiliki satu suara dengan bobot yang sama, secara formal terdapat kesetaraan antaranggota. Namun, secara komposisi, jumlah anggota DPR jauh lebih besar daripada DPD.

Editor : Editor
Banner Dony Oskaria - UnandBanner KATUA-Rafly Yandra
Bagikan

Berita Terkait
Terkini