Pembagian kewenangan ini memiliki makna penting. Presiden bertanggung jawab mengusulkan dua figur yang memiliki integritas dan kapasitas kenegaraan. Sementara itu, MPR bertanggung jawab melakukan penilaian dan menentukan pilihan berdasarkan mekanisme konstitusi.
Karena itu, keterbukaan rekam jejak kedua calon menjadi kebutuhan demokrasi. Masyarakat perlu mengetahui pengalaman kepemimpinan, integritas, pemahaman terhadap konstitusi, komitmen terhadap persatuan nasional, serta kemampuan membantu Presiden menjalankan pemerintahan.
Pemilihan Wakil Presiden bukan semata-mata kompetisi memperoleh dukungan mayoritas anggota MPR. Jabatan tersebut merupakan bagian dari sistem kepemimpinan nasional yang memiliki tanggung jawab konstitusional.
Mengembalikan Demokrasi kepada Supremasi Konstitusi
Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga demokrasi elektoral setelah Reformasi.
Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa prosedur pemilihan tidak selalu identik dengan kualitas demokrasi.
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, demokrasi elektoral harus berjalan dalam koridor demokrasi konstitusional.OMOV dapat menjadi mekanisme pemungutan suara yang memberikan kesetaraan formal kepada anggota MPR. Namun, pelaksanaannya harus disertai transparansi, kebebasan menentukan pilihan, pertanggungjawaban politik, serta penghormatan terhadap mandat konstitusional.
MPR juga harus menjaga agar pemilihan Wakil Presiden tidak berubah menjadi arena pertarungan kepentingan partisan yang mengabaikan kepentingan bangsa.
Penutup: Jangan Sampai Suara Mayoritas Mengalahkan Supremasi Konstitusi
Wacana One Man One Vote dalam pemilihan Wakil Presiden di MPR RI seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang memperoleh suara terbanyak.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan setiap suara anggota MPR mencerminkan tanggung jawab kenegaraan, bukan sekadar loyalitas kepada kepentingan partai, kelompok, atau kekuatan politik tertentu.
Editor : Editor