Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab konstitusional mengusulkan dua figur yang dapat membantu menjaga kesinambungan pemerintahan. Sementara itu, MPR memiliki tanggung jawab memilih berdasarkan pertimbangan objektif dan mekanisme konstitusi.
DPD RI juga perlu menjalankan fungsi representasi daerah dengan menyuarakan kepentingan kebangsaan, bukan sekadar mengikuti konfigurasi kekuatan politik di DPR.
Pada akhirnya, demokrasi elektoral membutuhkan suara mayoritas, tetapi demokrasi konstitusional membutuhkan supremasi hukum, integritas, keterbukaan, dan pembatasan kekuasaan.
Jangan sampai kemenangan angka dalam pemungutan suara justru mengaburkan esensi kedaulatan rakyat yang dijalankan berdasarkan UUD 1945.Sebab, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dalam pemungutan suara, melainkan juga tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana kepentingan rakyat direpresentasikan, dan untuk siapa kekuasaan itu dipertanggungjawabkan. (***)
Editor : Editor