Padang, - Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, menegaskan komitmennya untuk mengawal Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumatera Barat. Ia menyampaikan hal itu saat melakukan monitoring ke beberapa titik pelaksanaan BSPS di Kota Padang pada (22/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa kunjungan lapangan sangat penting, terutama menjelang penutupan tahun anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa penyerapan anggaran BSPS masih berada pada posisi 79,15 persen. Ia menilai angka itu belum maksimal, terutama karena lebih dari 80 persen anggaran PKP dialokasikan untuk BSPS.
Ia menekankan bahwa program ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga pengawasannya perlu dilakukan secara serius.
“Serapan anggaran baru mencapai 79,15 persen, sementara lebih dari 80 persen anggaran PKP dialokasikan untuk BSPS. Ini menunjukkan pentingnya program ini, sehingga pengawasannya harus optimal,” ujar Zigo.
Selain itu, ia menyoroti pelaksanaan teknis BSPS yang dianggap masih menyulitkan warga. Ia menegaskan bahwa proses harus sederhana dan tidak berbelit.“Niat baik pemerintah harus diikuti pelaksanaan yang cepat dan tidak rumit. Administrasi yang terlalu berbelit, verifikasi lambat, atau pendampingan TFL yang kurang maksimal bisa menjadi hambatan serius,” tegasnya.
Selanjutnya, Zigo mengingatkan seluruh pihak agar menjalankan BSPS secara transparan dan akuntabel. Ia meminta agar pendamping lapangan memperkuat koordinasi dan memastikan warga memahami setiap tahapan. Ia kemudian melakukan pengecekan langsung ke salah satu penerima BSPS di Kelurahan Anduriang, Kecamatan Kuranji. Ia melihat progres pembangunan, kualitas material, dan kondisi struktur rumah. Ia menilai peninjauan lapangan memberi gambaran jelas terkait kebutuhan perbaikan.
“Kami ingin memastikan bukan hanya serapan anggaran yang baik, tetapi juga kualitas rumah yang layak huni bagi keluarga penerima,” tambahnya. Ia juga menilai bahwa pembangunan rumah layak huni harus berjalan cepat, tepat, dan tidak merugikan warga.
Di sisi lain, ia mendorong peningkatan alokasi BSPS untuk Sumatera Barat pada tahun berikutnya. Menurutnya, kebutuhan bantuan perumahan masih besar, terutama di wilayah dengan jumlah rumah tidak layak huni yang tinggi. Ia menegaskan bahwa peningkatan koordinasi lintas sektor sangat penting agar BSPS lebih efisien dan tepat sasaran.
Editor : Editor
