Klarifikasi Istana baru baru ini (Kompas.com, 31/10/2025, Istana Jelaskan Ketua Harian Tim Koordinasi MBG Bukan Bagian dari BGN) sejatinya bukanlah sebuah penjelasan, melainkan sebuah konfirmasi atas alarm politik yang paling dikhawatirkan publik. Pernyataan bahwa jabatan Ketua Harian Tim Koordinasi (TimKo) berada di luar struktur Badan Gizi Nasional (BGN) justru menelanjangi adanya sebuah arsitektur birokrasi bayangan.
Kita menyaksikan dualisme kelembagaan yang dirancang secara sadar, bukan sebuah tumpang tindih administrasi yang tak disengaja. Ini adalah desain politik untuk melakukan "de-teknokratisasi": sebuah proses penarikan isu yang murni teknis (gizi dan kesehatan anak) ke dalam ranah kontrol politik murni.
Pemerintah membentuk fasad teknokratis bernama Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk melegitimasi sisi teknis ini, BGN dipimpin oleh seorang akademisi murni, Dadan Hindayana, yang notabene adalah seorang ahli entomologi atau serangga dari IPB (Okezone.com, 29/09/2025, Riwayat Pendidikan Dadan Hindayana, Kepala BGN yang Ternyata Ahli Serangga). Dalam berbagai pernyataan, Dadan secara konsisten mendefinisikan perannya secara teknis, yakni "menyelenggarakan" program (Kumparan.com, 29/10/2025).
Kurang dari dua bulan kemudian, pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 28 Tahun 2025. Lahirlah sebuah superstruktur politik, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG. Lembaga ini tidak diisi oleh pakar gizi, melainkan oleh elite politik senior, diketuai Menko Pangan Zulkifli Hasan. Mandatnya pun bukan lagi teknis, tetapi mandat kekuasaan: "sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian" (Kumparan.com, 29/10/2025).
Kunci dari de-teknokratisasi ini terletak pada satu figur sentral yang menjabat di kedua lembaga tersebut: Nanik Sudaryati Deyang. Nanik adalah seorang loyalis politik yang rekam jejaknya terentang dari Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, hingga menjadi Komisaris Independen Pertamina (Kompas.com, 17/09/2025, Profil Nanik S Deyang, Eks Timses Prabowo, Komisaris Pertamina, Kini Wakil Kepala BGN).
Di sinilah mekanisme "kudeta birokratis" itu bekerja. Nanik S. Deyang ditanam di dalam lembaga teknis sebagai Wakil Kepala BGN, yang secara de jure menjadikannya bawahan dari Kepala BGN Dadan Hindayana. Namun, pada saat yang sama, ia diangkat menjadi Ketua Pelaksana Harian TimKo, yang memiliki mandat "mengendalikan" BGN. Dalam kapasitas ini, Nanik secara de facto adalah atasan dari Dadan.Struktur ganda ini secara efektif melumpuhkan independensi badan teknokratis. Ia memastikan bahwa BGN hanya menjadi pelaksana teknis yang dikendalikan penuh oleh struktur komando politik.
Patologi Sentral, Bencana Daerah
Desain kelembagaan yang berfokus pada kontrol politik di Jakarta ini memiliki konsekuensi bencana secara langsung di lapangan. Ketika fokus bergeser dari outcome (kualitas gizi) menjadi output (pengendalian rantai pasok dan anggaran), maka aspek teknis seperti higienitas menjadi nomor dua.
Kita tidak perlu terkejut dengan temuan studi Prasasti Center (Prasasticenter.com, Juli 2025, Makan Bergizi Gratis (MBG): Fix the Execution, Unlock the Potential) yang mencatat lebih dari 1.300 kasus keracunan makanan terkait MBG dan penutupan 79 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena berbagai masalah, termasuk penyelewengan dana.
