Oleh: Irdam Imran
Konflik geopolitik modern tidak lagi hanya berlangsung melalui rudal dan tank. Ia juga bergerak melalui narasi, persepsi, dan manipulasi opini publik. Ketegangan antara Iran dan Israel menunjukkan bahwa peperangan hari ini memiliki dimensi lain yang tak kalah berbahaya: perang informasi.
Di era digital, informasi dapat menjadi senjata strategis. Ia mampu membentuk opini global, menggoyahkan legitimasi politik, bahkan menciptakan instabilitas sosial lintas negara. Dalam konteks ini, publik tidak lagi sekadar penonton, melainkan bagian dari arena pertempuran narasi.
Ilmuwan politik Amerika, Joseph Nye, menjelaskan konsep soft power sebagai kemampuan suatu negara mempengaruhi pihak lain melalui daya tarik nilai, legitimasi moral, dan pembentukan opini. Dalam konflik internasional, kekuatan narasi sering kali lebih efektif dibanding tekanan militer. Memenangkan persepsi dapat berarti memenangkan dukungan internasional.
Karena itu, tidak mengherankan jika setiap eskalasi konflik selalu disertai gelombang informasi dramatis: kabar pengkhianatan pejabat tinggi, bocornya lokasi rahasia, hingga klaim bunuh diri elite militer. Narasi seperti ini memiliki pola yang sama—emosional, sensasional, dan dirancang untuk membentuk kesan bahwa suatu rezim sedang rapuh dari dalam.
Masalahnya, tidak semua informasi tersebut dapat diverifikasi. Banyak klaim beredar melalui akun anonim, kanal pesan instan, atau potongan tangkapan layar tanpa sumber jelas. Dalam situasi konflik, kecepatan sering mengalahkan akurasi. Publik terdorong membagikan informasi karena emosi, bukan karena kepastian fakta.Di sinilah relevansi teori securitization dari Mazhab Kopenhagen yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver. Mereka menjelaskan bahwa suatu isu menjadi ancaman keamanan bukan semata karena fakta objektif, melainkan karena dikonstruksi sebagai ancaman melalui wacana. Ketika narasi tertentu diulang terus-menerus, ia dapat menciptakan persepsi darurat yang membenarkan tindakan ekstrem.
Disinformasi dalam konflik internasional sering kali bukan sekadar kesalahan informasi, tetapi bagian dari strategi psikologis. Tujuannya bisa beragam: melemahkan moral publik, memecah solidaritas internal, atau memengaruhi sikap negara lain. Dalam konteks global yang saling terhubung, dampaknya tidak lagi terbatas pada negara yang berkonflik.
Indonesia sebagai negara demokrasi besar dengan populasi digital aktif menghadapi risiko nyata menjadi sasaran limpahan perang informasi. Isu luar negeri kerap dengan mudah dipolitisasi dan diterjemahkan menjadi perdebatan domestik yang panas. Narasi yang belum tentu benar bisa memicu polarisasi berbasis sentimen agama, ideologi, atau afiliasi geopolitik.
Padahal, peristiwa besar yang benar-benar terjadi—terutama yang menyangkut elite militer atau pemimpin negara—hampir pasti akan dilaporkan oleh kantor berita internasional dengan standar verifikasi ketat dan sistem editorial yang akuntabel. Jika sebuah klaim sensasional tidak muncul dalam laporan media kredibel internasional, maka publik seharusnya bersikap hati-hati dan menahannya sebagai informasi yang belum terkonfirmasi.
Editor : Editor
