Ketika Negara Memanggil Jusuf Kalla, dan Bukan Wapresnya Sendiri

Oleh: Irdam Imran, Alumni Pascasarjana Ilmu Politik Unas 2007

Di tengah bara konflik Timur Tengah yang kembali menyala, Indonesia dihadapkan pada ujian klasik diplomasi: siapa yang dipercaya untuk berbicara atas nama bangsa?

Ketika nama Jusuf Kalla kembali muncul ke permukaan sebagai sosok yang diharapkan mampu menjembatani komunikasi di kawasan yang sarat konflik, publik tak bisa menghindari satu pertanyaan mendasar:

Pertanyaan ini bukan sekadar soal figur. Ia menyentuh inti dari kekuatan negara, kematangan kepemimpinan, dan arah diplomasi Indonesia ke depan.

Diplomasi yang Kembali ke Masa Lalu

Memanggil kembali Jusuf Kalla adalah seperti membuka kembali lembar lama yang penuh catatan keberhasilan. Ia bukan hanya mantan wakil presiden, tetapi juga aktor penting dalam berbagai resolusi konflik domestik dan memiliki jejaring luas di dunia internasional, termasuk Timur Tengah.

Namun di balik itu, tersimpan pesan yang lebih dalam:

negara seperti sedang berjalan mundur untuk mencari pijakan.

Dalam teori negara modern, diplomasi tidak boleh bergantung pada individu. Ia harus berdiri di atas sistem, institusi, dan regenerasi kepemimpinan yang matang. Ketika krisis datang dan negara justru mengandalkan tokoh lama, maka yang terlihat bukan hanya pengalaman—tetapi juga ketergantungan.

Ketiadaan yang Terasa: Wapres di Persimpangan Peran

Sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka secara konstitusional adalah bagian dari representasi tertinggi negara. Namun dalam konteks krisis global, perannya nyaris tak terdengar.