Ia adalah bagian dari mekanisme mendengar negara terhadap rakyat.
Bakom dapat membangun kanal komunikasi yang lebih terstruktur dengan DPR RI dan DPD RI. Bukan untuk mengarahkan sikap politik parlemen, apalagi menyeragamkan pendapat, tetapi untuk memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan pemerintah dapat dipahami secara utuh dan aspirasi masyarakat yang muncul melalui parlemen dapat kembali dibaca oleh pemerintah.
Demokrasi tidak memerlukan keseragaman.
Demokrasi memerlukan dialog yang sehat di tengah perbedaan.
BPK, Ombudsman dan “Alarm” Pemerintahan
Hal yang sama perlu dilakukan dengan lembaga pengawasan publik.
BPK mempunyai temuan mengenai pengelolaan keuangan negara. Ombudsman menerima laporan masyarakat mengenai pelayanan publik dan dugaan maladministrasi. APIP menjalankan fungsi pengawasan internal.
Semua itu sesungguhnya merupakan semacam alarm bagi pemerintahan.Jika alarm berbunyi, persoalannya bukan bagaimana mengecilkan suara alarm, tetapi mencari tahu mengapa alarm itu berbunyi.
Dalam konteks inilah Bakom dapat mempunyai fungsi strategis.
Temuan lembaga pengawasan dapat menjadi bahan komunikasi kebijakan. Pengaduan masyarakat dapat dibaca sebagai data sosial. Kritik media dapat digunakan sebagai indikator persoalan yang perlu dijelaskan atau bahkan dikoreksi.
Editor : Editor
