Dari Legitimasi Elektoral Menuju Kemakmuran Rakyat

Irdam Imran. (Foto: Ist)
Irdam Imran. (Foto: Ist)

Oleh: Irdam Imran

Demokrasi tidak selalu memiliki landasan ideologi dan orientasi pembangunan yang sama. Amerika Serikat, China, dan Indonesia memberikan gambaran menarik tentang bagaimana sistem politik, ideologi ekonomi, dan kepemimpinan nasional berhubungan dengan kesejahteraan rakyat.

Amerika Serikat merepresentasikan demokrasi liberal dalam tradisi kapitalisme. China memperlihatkan bagaimana negara berideologi komunis mampu mengadopsi mekanisme pasar untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Sementara Indonesia memiliki demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial.

Ketiganya menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah keberhasilan demokrasi cukup diukur dari proses memperoleh kekuasaan, atau harus dibuktikan melalui peningkatan kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat?

Amerika: Demokrasi dalam Tradisi Kapitalisme

Amerika Serikat mengembangkan demokrasi liberal yang memberikan ruang bagi kebebasan individu, hak kepemilikan, kompetisi, investasi, dan akumulasi modal. Mekanisme pasar dan sektor swasta menjadi instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian.

Dalam sistem tersebut, keberhasilan ekonomi antara lain diukur melalui pertumbuhan, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, inovasi teknologi, dan daya saing global.

Namun, demokrasi kapitalistik juga menghadapi persoalan ketimpangan distribusi kekayaan, konsentrasi modal, dan pengaruh kepentingan ekonomi terhadap proses politik. Kebebasan ekonomi tidak otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan.

Karena itu, demokrasi membutuhkan kebijakan publik dan mekanisme pengawasan agar kekuatan pasar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

China: Komunisme dan Pragmatisme Ekonomi

Pengalaman China memberikan perspektif berbeda. Sebagai negara yang dipimpin Partai Komunis China, negara tersebut tidak meninggalkan ideologi politiknya. Namun, sejak reformasi ekonomi Deng Xiaoping pada 1978, China membuka ruang bagi investasi asing, perusahaan swasta, perdagangan internasional, dan kompetisi pasar.

Melalui konsep Socialist Market Economy atau ekonomi pasar sosialis, China memadukan perencanaan strategis negara dengan mekanisme pasar.

Editor : Editor
Banner Dony Oskaria - UnandBanner KATUA-Rafly Yandra
Bagikan

Berita Terkait
Terkini