Dari Legitimasi Elektoral Menuju Kemakmuran Rakyat

Irdam Imran. (Foto: Ist)
Irdam Imran. (Foto: Ist)

Pembukaan UUD 1945 secara tegas menetapkan tujuan bernegara, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Artinya, Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajaran pemerintahan memiliki mandat untuk menerjemahkan legitimasi elektoral menjadi kebijakan yang meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Ukuran keberhasilan kepemimpinan tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau stabilitas politik. Ukuran tersebut juga harus mencakup pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, perumahan layak, serta pembangunan yang berkeadilan antara pusat dan daerah.

Legitimasi elektoral harus terus diuji melalui kinerja pemerintahan dan pertanggungjawaban konstitusional. Dukungan politik di parlemen tidak boleh mengurangi fungsi pengawasan, sementara partisipasi masyarakat harus tetap menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan negara.

Demokrasi elektoral memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Demokrasi konstitusional memastikan kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum. Demokrasi substantif mengukur sejauh mana kekuasaan tersebut menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Mencari Sintesis Demokrasi Pancasila

Indonesia tidak harus memilih kapitalisme Amerika ataupun meniru sistem politik China. Pengalaman kedua negara dapat menjadi bahan pembelajaran dalam membangun strategi ekonomi nasional.

Amerika memperlihatkan hubungan demokrasi liberal dengan mekanisme kapitalisme. China memperlihatkan pragmatisme ekonomi dalam sistem politik komunis. Indonesia mempunyai tantangan tersendiri, yaitu menyatukan demokrasi politik, efektivitas ekonomi, dan nilai-nilai moral Pancasila.

Demokrasi Indonesia harus mampu menghasilkan dua capaian sekaligus: kesejahteraan material dan kemajuan peradaban nonmaterial.

Pada akhirnya, keberhasilan demokrasi bukan hanya ditentukan oleh seberapa sering rakyat diberikan kesempatan memilih pemimpin, tetapi juga oleh seberapa jauh kekuasaan yang memperoleh mandat rakyat mampu menghadirkan keadilan, kemakmuran, martabat manusia, dan tanggung jawab moral.

Demokrasi tanpa kesejahteraan kehilangan makna sosialnya. Sebaliknya, kesejahteraan tanpa keadilan dan moralitas kehilangan makna kemanusiaannya.

Editor : Editor
Banner Dony Oskaria - UnandBanner KATUA-Rafly Yandra
Bagikan

Berita Terkait
Terkini