Dari Legitimasi Elektoral Menuju Kemakmuran Rakyat

Irdam Imran. (Foto: Ist)
Irdam Imran. (Foto: Ist)

Pemerintah tetap memainkan peran penting dalam menentukan arah pembangunan, sementara investasi dan sektor swasta menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas, industrialisasi, dan daya saing nasional.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu identik dengan ideologi kapitalisme. Negara dapat mengadopsi instrumen ekonomi yang pragmatis sepanjang diarahkan untuk kepentingan pembangunan nasional.

Tentu, keberhasilan ekonomi China tidak dapat dipisahkan dari karakter sistem politiknya yang berbeda dengan demokrasi liberal. Karena itu, pengalaman China lebih tepat dipelajari sebagai strategi pembangunan ekonomi, bukan sebagai model demokrasi politik yang harus ditiru.

Indonesia: Demokrasi Nilai dan Keadilan Sosial

Indonesia memiliki landasan yang berbeda. Demokrasi Pancasila tidak semata-mata dibangun atas kebebasan individu dan kompetisi kepentingan ekonomi. Pancasila mengandung dimensi ketuhanan, moralitas, kemanusiaan, kebersamaan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Dalam perspektif ini, demokrasi mempunyai dimensi nonmaterial berupa etika, amanah, tanggung jawab sosial, nilai agama, dan kebudayaan.

Namun, demokrasi nilai tidak boleh berhenti sebagai idealisme moral. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam kebijakan ekonomi yang menjamin kesejahteraan masyarakat.

Pasal 33 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi demokrasi ekonomi Indonesia. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan untuk mengintegrasikan pembangunan material dengan tujuan moral dan keadilan sosial.

Kepemimpinan Nasional: Dari Legitimasi Elektoral Menuju Kemakmuran

Persoalan penting demokrasi Indonesia terletak pada hubungan antara demokrasi elektoral dan demokrasi konstitusional.

Kepemimpinan nasional yang lahir melalui pemilihan umum memperoleh legitimasi politik dari rakyat dan legitimasi konstitusional untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Namun, kemenangan elektoral bukanlah tujuan akhir demokrasi. Ia merupakan awal dari tanggung jawab konstitusional.

Editor : Editor
Banner Dony Oskaria - UnandBanner KATUA-Rafly Yandra
Bagikan

Berita Terkait
Terkini