Musrenbang Terakhir Di Era Wali Kota Riza Falepi, Minta Perhatikan 6 Hal

Payakumbuh --- Ada enam hal dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Payakumbuh yang digelar secara daring di Kantor Wali Kota, Kamis (17/3).Musrenbang kali ini merupakan musrenbang terakhir yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Riza Falepi-Erwin Yunaz, kepala daerah Kota Payakumbuh periode 2017-2022.

Enam hal yang dibahas tersebut antara lain Pertama,  menjadikan musrenbang ini sebagai forum tertinggi dalam proses penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.Kedua, diskusi musrenbang diarahkan untuk mengerucutkan berbagai usulan menjadi usulan prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.

Ketiga, menyusun rencana kegiatan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.Keempat, secara tepat dan proporsional dapat ditetapkan berbagai kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN. Untuk kegiatan yang dibiayai dari kedua sumber pendanaan yakni APBD Provinsi dan APBN dapat dirumuskan untuk diusulkan pada Forum Perangkat Daerah Provinsi dan Musrenbang Provinsi.

Kelima, memperhatikan arahan Presiden dan Gubernur Sumatera Barat dalam berbagai kesempatan serta arahan Bappeda Provinsi Sumatera Barat,  sehingga sejalan dengan prioritas dan program kegiatan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.Keenam, mempertimbangkan masukan, hasil reses DPRD dan kesepakatan dengan anggota dewan, maka pembahasan dan penetapan APBD Tahun 2023 yang diawali dengan pelaksanaan musrenbang ini dapat dilakukan secara lebih terarah dan sinergis serta dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan Pemerintah Kota.

"Kita menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintahan, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat," kata Riza.Ditambahkan wali kota dua periode itu, Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka pendekatan perencanaan secara bottom up. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2023 ini diawali dengan musrenbang tingkat kelurahan di 47 kelurahan se-kota Payakumbuh sepanjang bulan Januari 2022 dan musrenbang tingkat kecamatan di 5 kecamatan pada bulan Februari 2022.

Riza juga memaparkan, Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor."Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Berdasarkan publikasi BPS pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 minus 5,32%. Untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri pertumbuhan ekonomi minus 1,60%. sedangkan untuk Kota Payakumbuh sendiri pertumbuhan ekonomi kita minus 1,65%," jelasnya.

Sementara itu, tingkat pengangguran tahun 2021 berada pada angka 6,47% mulai menurun dibandingkan tahun 2020 berada pada angka 6,68% artinya tingkat pengangguran turun 0,21% dibandingkan tahun 2020. Sedangkan angka pengangguran Provinsi sebesar 6,67% dan nasional sebesar 6,26%. Capaian IPM tahun 2021 sebesar 79,08, kondisi ini naik 1,18 dari tahun sebelumnya dan Angka Harapan Hidup tahun 2020 yaitu 73,84 dimana tahun 2020 sebesar 73,74 tahun.Dilihat dari tingkat Kemiskinan Kota Payakumbuh berada pada angka 6,16 % untuk tahun 2021 naik 0,51% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,65%.

Riza juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, apabila selama 2 (dua) periode menjabat sebagai wali kota ini masih terdapat beberapa usulan kebutuhan masyarakat yang belum dapat terakomodir dan terealisasi dalam APBD Kota Payakumbuh."Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota telah berupaya mempertahankan komposisi APBD Belanja Langsung, yakni belanja untuk kebutuhan pembangunan lebih besar dibandingkan belanja aparatur. Namun, karena kebutuhan masyarakat yang diusulkan melalui musrenbang jumlahnya melampaui kemampuan pembiayaan yang tersedia setiap tahun yang diterima oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, maka tidak semua usulan dapat dipenuhi," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal menyampaikan berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021, bagi daerah yang masa jabatan kepala berakhir berakhir pada tahun 2022 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Kota Payakumbuh melalui Bappeda telah menyusun perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 Kota Payakumbuh yang memuat target dan sasaran pembangunan dalam empat tahun periode 2023-2026, yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah."RKPD tahun 2023 yang kita Musrenbangkan hari ini merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Disamping berpedoman kepada dokumen RPD tahun 2023-2026, RKPD 2023 juga disusun berpedoman secara top-down kepada dokumen perencanaan yang lebih makro di tingkat Provinsi dan Nasional yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (Pusat) tahun 2023. Dengan demikian diharapkan terjadi keselarasan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat," paparnya.