Apalagi pemerintah pusat telah membuka jalur dengan katalog elektronik yang kini mencakup berbagai jenis usaha dari kuliner, ATK, percetakan, hingga konstruksi.
“Jangan katalog hanya jadi formalitas. Kalau mau mendukung UMKM, fasilitasi mereka masuk ke dalam sistem. Kalau tidak bisa bersaing karena teknis, bantu mereka, damping mereka,” katanya.
Ia juga menyoroti target alokasi minimal 40% anggaran pengadaan untuk UMKM yang harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar angka di laporan.
“Angka itu belum cukup kalau tidak berdampak ke lapangan. Yang kita kejar bukan sekadar persentase, tapi perubahan di masyarakat,” ujarnya.Fadly Amran juga menegaskan pentingnya kompetensi pejabat pengadaan. Ia menuntut agar setiap PPTK memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan, bahkan menyebut bahwa ke depan ASN yang memiliki sertifikasi PBJ akan diprioritaskan untuk promosi jabatan. “Kalau tidak paham regulasi, jangan harap bisa percepat belanja. Tertib administrasi juga akan berantakan,” tegasnya.
Editor : MS
