“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan sampai ke masyarakat dan memberikan manfaat maksimal. Pengadaan harus bersih, transparan, dan berorientasi hasil,” katanya.
UKPBJ juga terus membuka ruang untuk UMKK menjadi bagian dari sistem pengadaan pemerintah. Melalui pembinaan dan pendampingan, mereka ingin UMKM Kota Padang bisa bersaing secara profesional.
“Kami tidak ingin UMKM hanya jadi pelengkap. Kami ingin mereka naik kelaecara profesional.
“Kami tidak ingin UMKM hanya jadi pelengkap. Kami ingin mereka naik kelas, jadi mitra strategis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya.Data tahun 2025 mencatat nilai belanja pengadaan Kota Padang sebesar Rp1,28 triliun, dengan realisasi penyedia Rp212,98 miliar. Dari jumlah itu, realisasi untuk produk dalam negeri mencapai 29,79%, sementara realisasi untuk UMK-K mencapai 59,32%. Pemanfaatan e-purchasing sudah berada di angka 43,52%.
Tak kalah penting, lanjut Malvi, program “Padang Rancak” yang fokus pada penataan kota juga bergantung pada pengadaan yang berkualitas dan tepat waktu.
Editor : MS
