Padang, – Fraksi PDI Perjuangan-PKB DPRD Sumatera Barat menyoroti masih rendahnya kemandirian fiskal daerah dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum tersebut disampaikan Anggota DPRD Sumbar, Varel Oriano, yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan-PKB dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar di Padang pada Senin, (7/9/2026).
Varel menegaskan APBD tidak sekadar kumpulan angka dalam dokumen keuangan daerah. Menurutnya, APBD merupakan bentuk komitmen politik anggaran yang harus berpihak kepada masyarakat.
"APBD bukan sekadar kompilasi angka-angka statistik keuangan, melainkan manifestasi dari komitmen politik anggaran untuk keberpihakan kepada rakyat kecil, petani, nelayan, guru, serta pelaku UMKM," ujar Varel saat menyampaikan pandangan umum fraksi.Fraksi PDI Perjuangan-PKB menilai Perubahan APBD 2026 harus mampu menjadi instrumen pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Sumatera Barat.
Editor : MS
