“Proyek ini mencakup pengendalian banjir sepanjang 3,2 kilometer, dengan nilai kontrak mencapai lebih dari Rp120 miliar. Tiga kelurahan di Kecamatan Koto Tangah akan merasakan langsung manfaatnya, yakni Pasie Nan Tigo, Lubuk Buaya, dan Batipuh Panjang,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sekitar 800 meter dari total panjang proyek masih terkendala proses pembebasan lahan.
Kondisi ini cukup krusial karena pekerjaan konstruksi berjalan beriringan dengan pengadaan tanah.
“Kami menargetkan pembebasan lahan selesai paling lambat akhir Juni 2025. Jika melampaui jadwal, risiko keterlambatan konstruksi sangat besar dan akan berdampak pada keseluruhan proyek,” ungkap Arlendenovega.
Sebagai informasi, rakor ini juga dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang, Didi Aryadi; Kepala Dinas PUPR, Tri Hadiyanto; Kepala Dinas Pertanahan, Desmon Danus; Camat Koto Tangah, Fizlan; serta jajaran teknis dari BWS Sumatera V dan BPN Kota Padang.Melalui sinergi antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat, Pemerintah Kota Padang berharap proyek normalisasi Sungai Batang Kandis dapat selesai tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi pengendalian banjir serta kesejahteraan warga. (***)
Editor : MS
