Resensi Buku Transformasi Kamar Kedua Parlemen Indonesia: Menuju Parlemen Teritorial Digital karya Lalu Nizam Zahir

Irdam Imran. (Foto: Ist)
Irdam Imran. (Foto: Ist)

Konstituen semestinya dapat memperoleh informasi publik yang relevan mengenai:

berapa anggaran yang dialokasikan dalam satu tahun, untuk apa digunakan, berapa yang telah direalisasikan, bagaimana pertanggungjawabannya, dan apa relevansinya dengan kinerja representasi anggota parlemen.

Ini bukan berarti seluruh informasi harus dibuka tanpa batas.

Informasi yang menyangkut data pribadi, keamanan atau hal-hal yang memang dilindungi hukum tetap harus dilindungi.

Tetapi penggunaan uang negara untuk menjalankan fungsi publik pada prinsipnya harus memiliki jejak akuntabilitas yang dapat diperiksa masyarakat.

Pertanyaan konstituen menjadi sederhana:

Berapa yang diterima?

Untuk apa digunakan?

Apa hasilnya?

Bagaimana dipertanggungjawabkan?

Editor : Editor
Banner Relasi Publik
Bagikan

Berita Terkait
Terkini