Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga Terlibat Transfer Pricing dan Kaitannya dengan PSAK No. 7 

Oleh: Natasya Elvin MaharaniMahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas

LABA MERUPAKAN bagian paling utama dan penting bagi sebuah perusahaan. Adanya laba dapat membantu kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan melalui aktivitas operasi perusahaan.Oleh karena itu, perusahaan akan terus melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan laba, salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak. Melalui perencanaan pajak, perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajaknya, sehingga perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari yang seharusnya.

Transfer Pricing adalah suatu penentuan harga yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilkaukan antara perusahaan yang memiliki “hubungan istimewa”. Transaksi _transfer pricing_ merupakan transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sehingga harga yang terjadi tidak bersifat arm’s length_ (wajar).Pada awalnya, penggunaan transfer pricing ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan induk untuk bertransaksi dengan anak perusahaan yang berada di luar negeri dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Namun, sangat disayangkan bahwa transfer pricing seringkali digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan untuk penghindaran pungutan pajak dalam negeri ( tax avoidance) supaya penghasilan perusahaan atau pemegang saham menjadi lebih tinggi yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh.Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang saham independen, dari transaksi yang melibatkan pihak berelasi atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Badan Pengawas Modal dan Lembaga Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor IX.E.1 Tahun 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan PSAK No. 7 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Peraturan perundang-undangan tersebut berupaya untuk menarik perhatian terhadap kemungkinan adanya transaksi pihak berelasi yang dapat berdampak pada laporan keuangan yang telah dipublikasikan.Di Indonesia, kasus transfer pricing paling baru akhir-akhir ini terjadi pada PT. Adaro dengan anak perusahaannya Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd yang berlokasi di Singapura. PT Adaro Indonesia (PT Adaro Energy Tbk.) merupakan perusahaan batu bara terbesar nomor dua di Indonesia yang memiliki produk andalan batu bara berkalori rendah dan ramah lingkungan yang dikenal dengan Enviro Coal.

Prosedur yang dilakukan PT. Adaro terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT. Adaro dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia.Dalam laporan tersebut, juga disebutkan bahwa melalui perusahaan luar negerinya, sejak 2009-2017 PT. Adaro berhasil membayar pajak US$ 125 juta (Rp1,75 triliun) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness, Stuart McWilliam ikut menambahkan hampir US$ 14 juta per tahun pemasukan Indonesia berkurang karena tindakan PT. Adaro Energy, yang mana pemasukan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.Atas tuduhan yang menimpa PT. Adaro, Direktur Utama PT. Adaro Energy Tbk., Garibaldi Tohir, membantah tuduhan yang dilaporkan tersebut. Ia menyatakan bahwa tata kelola perusahaan Adaro sebagai perusahaan publik sudah baik dan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk perpajakan.

Ia juga menambahkan, pembayaran pajak dan royalty telah diungkapkan dalam laporan keuangan, yang dapat diakses pada situs web perusahaan dan IDX sebagai regulator.Begitu juga dengan Head of Corporate Communication Adaro Energy, Febriati Nadhira, mengungkapkan hal yang sama bahwa transaksi dengan pihak afiliasi Coaltrade Service Internasional, telah diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan, situs resmi perusahaan, dan regulator.

Ia ikut membuktikan bahwa tahun lalu (2018) perusahaan telah membayarkan pajak senilai US$ 343 juta dan royalti sebesar US$ 378 juta. Tentunya hal ini menjadi bukti bahwa PT. Adaro adalah wajib pajak yang patuh dan responsif terhadap aturan.Kasus PT Adaro ini berkaitan dengan PSAK 7 IAI tahun 2010 yang berisi, “Transaksi pihak berelasi adalah setiap pengalihan aset, kewajiban, atau jasa antara entitas pelapor dan pihak berelasi, baik yang melibatkan biaya maupun tidak.