Padang, - DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan Bypass, Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Senin (24/11/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd., didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri, serta Sekretaris Dewan H. Hendrizal Azhar, SH, MM. Wali Kota Padang Fadly Amran hadir bersama kepala OPD, camat, Forkopimda, RSUD, jajaran perusahaan daerah, dan insan pers.
Setiap fraksi menyampaikan catatan, arahan, dan rekomendasi terhadap kebijakan anggaran yang akan dijalankan Pemerintah Kota Padang tahun depan.
Fraksi Gerindra melalui sekretarisnya, Wahyu Hidayat, mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp1,024 triliun. Namun Gerindra mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Efisiensi tidak boleh mengorbankan akses layanan dasar. Aset daerah juga harus dikelola secara benar,” tegas Wahyu.
Fraksi PKS, yang disampaikan Sekretaris Hendrizal, menyoroti perlunya penguatan strategi pendapatan di tengah tingginya komposisi belanja pegawai. PKS mendorong percepatan digitalisasi pajak daerah dan evaluasi sektor potensial yang belum tergarap optimal.
“Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Belanja pegawai harus sesuai regulasi dan proporsi ideal,” ujarnya.Fraksi PAN menyoroti penurunan belanja daerah dalam APBD 2026. Mereka menilai penyesuaian itu berpotensi memengaruhi sebagian kebutuhan pembangunan. Meski begitu, PAN tetap mendorong pemerintah kreatif dalam mengoptimalkan pendapatan tanpa membebani masyarakat.
“Pajak dan retribusi harus tergarap maksimal, terutama dari sektor usaha yang memanfaatkan sumber daya daerah seperti air tanah,” kata Usmardi Thareb.
Fraksi PDI Perjuangan–PPP menyoroti menurunnya pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pusat. Mereka menilai koordinasi lintas kementerian, lobi anggaran, dan peningkatan kualitas perencanaan daerah harus ditingkatkan.
Editor : Editor
