Padang, - Gelombang cuaca ekstrem yang kembali memicu banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar) memunculkan keprihatinan mendalam dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau (DPP IKM).
Organisasi perantau Minang terbesar itu menilai rentetan bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harus menjadi alarm kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki tata kelola ruang serta mitigasi kebencanaan di daerah rawan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, saat mendampingi Ketua Umum DPP IKM yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, Kamis (27/11/2025).
"Kami tidak sekadar menyatakan simpati, tetapi langsung menggerakkan jaringan organisasi untuk membantu warga terdampak," katanya di Padang.
Menurut Braditi, DPP IKM telah menginstruksikan seluruh struktur kepengurusan, mulai dari DPW, DPD, DPC hingga DPLN untuk melakukan penggalangan donasi selama sepekan penuh.
Sebagai tahap awal, DPP IKM ikut menyerahkan ribuan nasi bungkus ke berbagai titik posko pengungsian korban terdampak banjir yang ada di Kota Padang.Di antaranya di Gunung Pangilun, Tabiang Banda Gadang, Kampung Lapai, Lubuk Buaya, Koto Panjang Ikua Koto (KPIK), Lubuk Minturun, hingga ke Sungai Lareh.
Langkah itu diambil setelah laporan mengenai kerusakan dan jatuhnya korban akibat banjir bandang dan hujan ekstrem terus berdatangan dari berbagai wilayah Sumbar dan daerah lain.
Ia menyebutkan bahwa peristiwa tersebut seharusnya menjadi momentum refleksi. Apalagi, sebagian lokasi yang terdampak kembali memperlihatkan kerentanan lama, aliran sungai yang menyempit, bangunan yang berdiri di kawasan rawan, serta lemahnya kontrol terhadap aktivitas di Daerah Aliran Sungai (DAS).
"Kami apresiasi pemerintah sudah bergerak cepat dengan menetapkan status tanggap darurat dan menyalurkan bantuan awal. Namun, kami juga mengingatkan perlunya tindakan lebih tegas agar kejadian serupa tidak semakin memakan korban," katanya.
Editor : Editor
