Karena itu, muncul pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah Indonesia benar-benar telah menjalankan bikameralisme secara penuh, atau baru membangun semacam bikameralisme yang setengah hati?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar akademik.
Ia menyentuh masa depan hubungan pusat dan daerah.
Ketika Suara Daerah Berhenti pada Rekomendasi
DPD RI dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan daerah.DPD dapat memberikan pertimbangan.
DPD dapat melakukan pengawasan.
Tetapi ketika proses legislasi memasuki tahap pengambilan keputusan, posisi DPD tidak selalu memiliki daya menentukan yang sama.
Akibatnya terdapat kemungkinan suara daerah berhenti sebagai rekomendasi.
Editor : Editor
